REPUTASI JADI ALASAN FILIPINA TOLAK BANTUAN MILITER INDONESIA., . .

Pemerintah Filipina menolak bantuan militer Indonesia untuk operasi penyelamatan 10 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang disandera Kelompok Abu Sayyaf. Mereka dikabarkan hilang di perairan Filipina.

Kepala BIN Sutiyoso melihat, penolakan itu sebagai bentuk reputasi dari Filipina. "Ya mereka mungkin harga diri, reputasi jadi pertimbangan segala macam," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3/2016)

Sutiyoso mengatakan, penyanderaan 10 WNI tersebut merupakan tanggung jawab Filipina. Sebab, penyanderaan berada di wilayah mereka. Bila penyanderaan terjadi di wilayah Indonesia, maka pemerintah juga melakukan hal serupa.

"Kita juga kalau ada penyanderaan di sini akan kita selesaikan sendiri karena itu kita perlu koordinasi kita lihat saja," ungkap dia.

Hingga saat ini Indonesia dan Filipina terus melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf terkait ultimatum pembayaran tebusan bagi 10 WNI. Tebusan mesti dibayarkan paling telat pada 8 April 2016.

"Karena itu kita akan negosiasi. Ini kan masih 8 hari waktu kita," kata dia.

Diberitakan, terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Para penyandera meminta tebusan 50 juta peso, atau sekitar Rp 15 miliar. Apabila tidak dipenuhi, sandera akan dibunuh.

Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf

metrotv.com

Tweet